PA BANGKALAN IKUTI ASISTENSI LAPORAN KEUANGAN DAN BMN TAHUN 2025

Pengadilan Tinggi Surabaya menyelenggarakan kegiatan asistensi laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 pada Kamis, 22 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula PT Surabaya lantai 3. Asistensi diikuti oleh perwakilan satuan kerja 4 peradilan se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan ketepatan, akurasi, dan kesesuaian pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama Bangkalan turut berpartisipasi dengan mengirimkan tiga staf terkait dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Puspita Nur Astuti selaku operator GLP. Selain itu hadir Wahyu Indah Rahmawati selaku operator aset dan persediaan. Serta Intan Pratiwi selaku petugas pada bagian PNBP.

Kegiatan asistensi ini menghadirkan pembicara dari Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung. Pembicara dari Biro Keuangan adalah Ignasia Sekar Astari Putri yang menyampaikan materi teknis penyusunan laporan keuangan. Ia menekankan pentingnya ketelitian dan kesesuaian data dalam pelaporan. “Laporan keuangan dan BMN harus disusun secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ignasia.

Melalui kegiatan asistensi ini, pihak biro keuangan dan biro perlengkapan berharap seluruh satuan kerja mampu menyusun laporan keuangan dan BMN secara tepat waktu dan berkualitas. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Dengan asistensi yang terarah, kualitas laporan keuangan dan BMN diharapkan semakin meningkat. Pengelolaan keuangan dan aset negara di lingkungan peradilan agama pun semakin profesional dan transparan.

SINERGI PERADILAN BANGKALAN: PENANDATANGANAN SKB PANJAR BIAYA PERKARA TAHUN 2026

Pada hari Rabu, 21 Januari 2026, telah dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Tahun 2026 di Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai upaya memberikan kepastian hukum terkait biaya perkara perdata kepada masyarakat. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung dengan tertib serta penuh khidmat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, Dewiati S.H., M.H. Kehadiran para pimpinan lembaga peradilan ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan hukum. Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk kesepakatan bersama antar unsur peradilan di wilayah Bangkalan.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyampaikan tujuan utama dari penetapan panjar biaya perkara tersebut. Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. menyatakan, “Penetapan panjar biaya perkara ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pencari keadilan sejak awal proses berperkara.” Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi biaya dalam proses peradilan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami besaran panjar biaya perkara yang berlaku pada tahun 2026. Penetapan ini menjadi pedoman bagi aparatur pengadilan dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berkeadilan. Dengan adanya Surat Keputusan Bersama ini, Pengadilan Agama Bangkalan berupaya mewujudkan sistem peradilan yang transparan, efektif, dan terpercaya.