UTAMAKAN PENYELESAIAN DAMAI, PA BANGKALAN SUKSESKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI SECARA KEKELUARGAAN

Bangkalan — Pengadilan Agama Bangkalan melaksanakan eksekusi perkara Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PA.Bkl yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Nomor 385/Pdt.G/2026/PA.Bkl pada Selasa, 4 Agustus 2026. Pelaksanaan eksekusi berlangsung di Pengadilan Agama Bangkalan dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I., didampingi Panitera Drs. Dulloh, S.H., M.H. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan penetapan pelaksanaan eksekusi.

Eksekusi dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan perkara cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelum pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Agama Bangkalan telah menempuh tahapan hukum sesuai ketentuan, termasuk pelaksanaan aanmaning sebagai upaya memberikan kesempatan kepada pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pendekatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pengadilan dalam mengedepankan penyelesaian yang humanis dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaannya, proses eksekusi berlangsung dengan damai dan penuh kekeluargaan. Para pihak menunjukkan itikad baik sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar tanpa adanya hambatan. Keberhasilan penyelesaian secara damai ini mencerminkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tidak selalu harus ditempuh melalui tindakan yang bersifat memaksa, melainkan dapat diwujudkan melalui kesadaran hukum dan kerja sama yang baik dari para pihak.

Pengadilan Agama Bangkalan terus berkomitmen melaksanakan setiap putusan pengadilan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan eksekusi secara damai ini diharapkan menjadi wujud nyata hadirnya peradilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan, dan penyelesaian sengketa secara bermartabat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan diharapkan semakin meningkat melalui pelayanan hukum yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan para pencari keadilan.

PERKUAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN, PA BANGKALAN GELAR KOORDINASI BERSAMA PEMKAB

Bangkalan — Pengadilan Agama Bangkalan menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian bersama Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Senin, 3 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan ini dihadiri oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, S.IP., M.H., Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I., Panitera Drs. Dulloh, S.H., M.H., dan Sekretaris Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H., serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangkalan. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.

Dalam rapat tersebut, berbagai pihak berdiskusi mengenai upaya penguatan koordinasi antarlembaga agar hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Pembahasan meliputi sinkronisasi data, dukungan administrasi kependudukan, serta penguatan program pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang terdampak perceraian. Sinergi antarinstansi diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, S.IP., M.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah kolaboratif yang diinisiasi oleh Pengadilan Agama Bangkalan. Menurut beliau, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun lembaga peradilan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan siap bersinergi untuk menghadirkan berbagai program dan kebijakan yang mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Melalui rapat koordinasi ini, Pengadilan Agama Bangkalan menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mewujudkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih komprehensif. Diharapkan hasil koordinasi ini menjadi dasar penyusunan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan demi memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sinergi yang kuat antarinstansi menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang humanis, responsif, dan berkeadilan.