PA BANGKALAN IKUTI PENDAMPINGAN PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA DAN TRANSPORTASI HAKIM BULAN AGUSTUS 2023

Bangkalan – Dalam rangka tertib administrasi pengajuan tunjangan kinerja dan transportasi hakim bulan Agustus 2023, Badan Urusan Administrasi MA RI mengadakan pendampingan pengajuan tukin dan transportasi hakim bulan Agustus 2023. Acara diselenggarakan pada pukul 13.00 WIB – selesai melalui zoom meeting dan bertempat di Ruang Kesekretariatan PA Bangkalan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Puspita Nur Astuti, S.E., M.H., serta Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PA Bangkalan selaku operator, Intan Pratiwi, S.E.

 Pendampingan ini dibuka secara resmi oleh Kasubbag Pembayaran Gaji Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Juwan Jusliawan Al-Fauz, S.E, sekaligus yang memberikan materi dalam pendampingan ini. Pemateri juga menyampaikan beberapa hal mengenai pengajuan tunjangan kinerja Bulan Agustus 2023, antara lain update gaji dan rekening dilakukan setiap tanggal 15 – 20 setiap bulan. Selain itu, menu gaji dan rekening harus dibuka minimal sekali pada tanggal tersebut, agar aplikasi melakukan update gaji untuk bulan depan. Apabila ada perubahan seperti KGB, tambahan tunjangan fungsional, maka gaji harus juga diupdate.

Narasumber juga menginformasikan bahwa apabila ada pegawai baru dan gaji/rekeningnya tidak bisa diinput di tanggal tersebut, maka tunjangan kinerjanya diusulkan susulan. Beliau juga menyampaikan bahwa hari pertama kerja di bulan Agustus tahun 2023 ialah tanggal 1 Agustus 2023. Selain itu beliau juga memberitahu bahwa PPPK diperlakukan sama seperti PNS. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatani ini ialah agar terciptanya tertib administrasi dalam pengajuan tunjangan kinerja serta biaya transportasi hakim.

Pengajuan tunjangan kinerja dan transportasi hakim berdasarkan pada Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) MA-RI. Komunikasi Data Nasional (Komdanas) merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Pendampingan berjalan lancar dan diakhir acara dilanjutkan dengan tanya jawab, dimana para perserta mengajukan pertanyaan dengan memberikan emoji acungan tangan di aplikasi zoom meeting. Akhir kata, diharapkan dengan pembinaan ini Satuan Kerja di bawah MA-RI dapat mengajukan tunjangan kinerja sesuai aturan yang ada demi ketertiban administrasi keuangan secara umum. (ip)

PA BANGKALAN IKUTI SOSIALISASI SK KMA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Bangkalan - Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Panitera, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan serta Kasubbag Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkalan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Kamis (3/8/2023) bertempat di ruang Media Centre PA Bangkalan.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Pemberian sambutan dan pengarahan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI, Bapak H. Sahwan, S.H., M.H. “ Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tata naskah dinas, maka dari itu perlu untuk dilakukan penyeragaman atas tata naskah dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Hal ini sehubungan dengan berlakunya Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas maka tata naskah dinas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya perlu disesuaikan,” ujar beliau.

Kemudian acara dilanjutkan dengan materi dan sosialisasi tentang pelaksanaan Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tata naskah dinas sangat penting untuk dilaksanakan karena dasar  dari proses penyelenggaraan instansi dalam membuat setiap surat keluar maupun menjawab surat yang masuk dengan berkualitas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas dilingkungan Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan agar penerapan Tata Naskah yang benar dapat direalisasikan untuk mengurangi tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan serta beberapa sasaran lainnya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi administrasi di lembaga peradilan.

Dalam Sosialisasi dijelaskan terkait jenis dan Format Naskah Dinas, Penyusunan Naskah Dinas, Pengetikan, Paraf dan Penandatanganan, Kop Surat, Tata Cara Penomoran, Singkatan /Akronim nama Jabatan dan Kode Surat, Media, Pengendalian dan beberapa hal lainnya terkait Naskah Dinas sesuai dengan SK Ketua MA Nomor 131/KMA/SK/VII/2023. Selain itu juga ada sosialisasi terkait Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip sesuai dengan SK Sekretaris MA Nomor 627/SEK/SK/VII/2023.  Selain penjelasan dan sosialisasi oleh Narasumber, terdapat juga sesi tanya jawab oleh para peserta. Kegiatan berakhir dengan tertib dan aman. (ip)