PA BANGKALAN IKUTI BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL BAHAS HAM DALAM HUKUM KELUARGA

Pengadilan Agama Bangkalan turut serta dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di lingkungan Peradilan Agama. Bimtek ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Jumat, 25 April 2025, mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Tema yang diangkat adalah “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Hukum Keluarga”, dengan narasumber Hakim Agung Kamar Agama MA, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Pengadilan Agama Bangkalan mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi Zoom dari Ruang Media Center. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Ketua, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., Panitera Muda Permohonan, Luluk Qurrotul A’yun, S.Ag., serta beberapa tenaga teknis lainnya. Seluruh peserta mengikuti acara dengan tertib sesuai arahan yang tertuang dalam surat pemanggilan nomor 847/DJA/DL1.10/IV/2025.

"Partisipasi dalam bimtek ini penting untuk memperkuat pemahaman para hakim dan tenaga teknis lainnya terhadap isu-isu HAM yang kian kompleks dalam praktik hukum keluarga," ujar Wakil Ketua PA Bangkalan dalam keterangannya. Ia menambahkan, seluruh peserta dari satuan kerja telah melakukan registrasi dan mengikuti pretest melalui aplikasi SIPINTAR sesuai petunjuk dari Badilag. Kehadiran para peserta juga merupakan wujud komitmen PA Bangkalan dalam mendukung program peningkatan kualitas SDM peradilan agama.

Peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan termasuk pretest dan posttest berhak memperoleh sertifikat elektronik yang dapat diunduh melalui aplikasi SIPINTAR. Acara ini merupakan bentuk komitmen Badilag dalam mewujudkan peradilan agama yang profesional dan responsif terhadap isu-isu aktual. “Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi bekal penting dalam menegakkan hukum keluarga yang berkeadilan dan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia,” tegas Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badilag saat membuka kegiatan secara resmi.(wir)

PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TANDATANGANI SKB BIAYA PERKARA

Pada Jumat, 25 April 2025, Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai biaya perkara di wilayah hukum masing-masing. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua PA Bangkalan, Dewiati, S.H., M.H., dan Ketua PN Bangkalan, Danang Utaryo, S.H., M.H., di Ruang Ketua PA Bangkalan. Acara ini menandai langkah sinergis dalam mewujudkan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam sambutannya, Dewiati menekankan pentingnya kesepakatan ini sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih baik. “Dengan adanya SKB ini, masyarakat dapat mengetahui secara pasti biaya perkara yang berlaku, sehingga tidak ada lagi kebingungan atau ketidakjelasan,” ujarnya. Ia juga berharap kerja sama antar lembaga peradilan ini terus ditingkatkan demi kemudahan akses keadilan.

​

Senada dengan itu, Danang Utaryo menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan transparan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan dengan biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Penandatanganan SKB ini diharapkan menjadi acuan bagi kedua pengadilan dalam menetapkan biaya perkara, serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan tidak ada lagi perbedaan atau ketidaksesuaian dalam penetapan biaya perkara antara PA dan PN Bangkalan. Acara ditutup dengan foto bersama sebagai simbol kolaborasi dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan hukum yang terbaik.