PA BANGKALAN HADIRI RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI PANGGILAN SURAT TERCATAT
PA BANGKALAN HADIRI RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI PANGGILAN SURAT TERCATAT
Bangkalan — Pengadilan Agama Bangkalan mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kamis, 2 Juli 2026. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti secara daring dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Bangkalan. Pengadilan Agama Bangkalan diwakili oleh Panitera Drs. Dulloh, S.H., M.H. dan Panitera Muda Permohonan Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 mengenai tata cara penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Kegiatan diikuti oleh seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Indonesia, serta menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Forum ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan panggilan melalui surat tercatat.
Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Bangkalan turut mengundang dua orang perwakilan PT Pos Indonesia sebagai mitra pelaksana layanan surat tercatat untuk mengikuti kegiatan secara bersama-sama. Kehadiran perwakilan PT Pos Indonesia menjadi wujud sinergi antara lembaga peradilan dan penyedia layanan pos dalam mendukung kelancaran penyampaian relaas panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin baik sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan.
Selama kegiatan berlangsung, narasumber menyampaikan hasil evaluasi implementasi surat tercatat di berbagai satuan kerja, termasuk berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan beserta solusi penyelesaiannya. Sesi diskusi dimanfaatkan oleh peserta untuk bertukar pengalaman dan menyampaikan masukan guna meningkatkan kualitas layanan panggilan dan pemberitahuan perkara. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyempurnaan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.
Keikutsertaan Panitera, Panitera Muda Permohonan, serta perwakilan PT Pos Indonesia dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Pengadilan Agama Bangkalan akan terus memperkuat koordinasi dengan PT Pos Indonesia guna memastikan proses panggilan dan pemberitahuan perkara terlaksana secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan sinergi yang baik, diharapkan pelayanan kepada para pencari keadilan semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
