PRANATA KOMPUTER PA BANGKALAN HADIRI PEMBUKAAN PELATIHAN PBJ LEVEL-1 KERJASAMA BALITBANGKUMDIL MA RI DENGAN BPSDM PROV. JAWA TIMUR

PRANATA KOMPUTER PA BANGKALAN HADIRI PEMBUKAAN PELATIHAN PBJ LEVEL-1 KERJASAMA BALITBANGKUMDIL MA RI DENGAN BPSDM PROV. JAWA TIMUR

 

Bangkalan – Selasa (30/05/2023), dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur Pengadilan Agama Bangkalan, Pranata Komputer Pengadilan Agama Bangkalan, Salma Nurkhafidoh, S. Kom. mengikuti pembukaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level-1 secara daring melalui zoom meeting. Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) ini dilaksanakan atas dasar surat dari Mahkamah Agung RI dengan Nomor Surat : 225/Bld/S/3/2023 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level-1 Wilayah Jawa Timur Angkatan I dan II. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI yang bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur.

Pelatihan dan Uji Kompetensi yang diselenggarakan pada 30 Mei hingga 15 Juni 2023 dilaksanakan secara Blended Learning, yaitu metode yang menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka (offline). Sesuai jadwal, Selasa (30/05/2023) merupakan jadwal pembukaan dan pembelajaran secara online. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Kabid Program dan Evaluasi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI, M. Subairi, SH., M.Hum. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa, “Pelatihan PBJ Level 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan BPSDM Jawa Timur kami nyatakan dibuka”.

Selanjutnya akan memasuki materi lokal dan pembekalan secara tatap muka pada 11 Juni sampai dengan 15 Juni 2023 yang bersifat klasikal/offline bertempat di BPSDM Jawa Timur – Malang. Setelah semua tahap dilalui, pelatihan diakhiri dengan Uji Kompetensi Level-1 pada 15 Juni 2023. Dengan adanya pelatihan ini, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada SDM PBJ terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (ip)