KETUA PA BANGKALAN HADIRI SEMINAR TENTANG PENYELESAIAN DENDAM CAROK BERDASARKAN NILAI ADAB MADURA

Bangkalan, 13 Desember 2024 – Tradisi carok, sebagai salah satu bentuk kekerasan yang kerap muncul akibat konflik pribadi di Madura, menjadi sorotan utama dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Dr. Soetomo. Seminar ini membahas peran penting berbagai elemen masyarakat, termasuk kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dalam menciptakan budaya penyelesaian dendam yang lebih beradab. Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, Dewiati, S.H., M.H., turut hadir dalam acara ini, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.

Seminar ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, yang lebih dikenal sebagai Prof. Eddy. Dalam paparannya, Prof. Eddy menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan solusi damai yang tidak hanya menghentikan praktik kekerasan tetapi juga mengedepankan nilai-nilai adab dan budaya Madura. “Pendekatan yang bijaksana dengan mengedepankan kearifan lokal adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Prof. Eddy, menyoroti pentingnya harmoni sosial yang sejalan dengan identitas budaya masyarakat Madura.

Dalam upaya menciptakan budaya penyelesaian konflik yang damai, seminar ini menegaskan perlunya menggali kembali nilai-nilai adab yang telah lama menjadi bagian dari tradisi Madura. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam mengarahkan masyarakat untuk meninggalkan praktik kekerasan seperti carok. Dengan mempromosikan dialog dan edukasi berbasis kearifan lokal, diharapkan nilai-nilai perdamaian dapat menjadi fondasi bagi penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, Dewiati, S.H., M.H., juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antarinstansi. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat harus bersama-sama berkomitmen menciptakan atmosfer yang kondusif dan jauh dari kekerasan,” tegasnya.

Ketua PA Bangkalan juga turut memberikan pandangannya, menyatakan bahwa dialog dan edukasi adalah langkah utama dalam mencegah carok. Dengan pendekatan yang berbasis kearifan lokal, masyarakat diajak untuk melihat penyelesaian konflik dari sudut pandang yang lebih manusiawi dan adil. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan serta menghapus stigma negatif yang melekat pada budaya Madura.Seminar ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif untuk mengatasi masalah carok di Madura. Dengan memperkuat sinergi antar instansi dan berbagai elemen masyarakat, harapannya adalah terciptanya budaya penyelesaian konflik yang lebih damai, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura. Inisiatif ini juga menjadi pengingat bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan Madura yang lebih damai dan harmonis. Seminar ini, meski hanya salah satu langkah kecil, membawa harapan besar bagi masa depan masyarakat Madura.(wir)

PA BANGKALAN IKUTI RAPAT KESEKRETARIATAN SE – JAWA TIMUR VIA ZOOM MEETING

Pada hari Jumat, 13 Desember 2024, Kasubbag Umum dan Keuangan serta Kasubbag PTIP Pengadilan Agama Bangkalan, Puspita Nur Astuti, S.E., M.H., dan R. Brudin Adi Kusuma, S.E., mengikuti kegiatan rapat secara virtual yang diselenggarakan oleh PTA Surabaya. Rapat ini merupakan bagian dari kegiatan Rapat Kesekretariatan Se-PTA Jawa Timur yang diadakan melalui platform Zoom. Rapat ini dilaksanakan secara daring dengan peserta dari berbagai pengadilan agama di wilayah Jawa Timur. Perwakilan dari PA Bangkalan mengikuti rapat ini dari Ruang Media Center PA Bangkalan, untuk memastikan partisipasi yang maksimal dalam setiap pembahasan.

Salah satu topik penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah Usulan Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2026. Topik ini sangat relevan dengan perencanaan dan evaluasi anggaran yang akan memengaruhi kebijakan keuangan dan administrasi pada tingkat Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur. Puspita Nur Astuti dan R. Brudin Adi Kusuma mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian untuk menyerap setiap informasi yang dipaparkan oleh PTA Surabaya. Tujuan utama mereka adalah memastikan bahwa setiap perkembangan terkait usulan angka dasar ini dapat diimplementasikan dengan baik di PA Bangkalan. Hal ini demi mendukung kinerja dan keberlanjutan kegiatan operasional pengadilan.

Dengan adanya partisipasi dalam rapat tersebut, PA Bangkalan berharap dapat berkontribusi aktif dalam proses penyusunan anggaran yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan di tingkat pengadilan. Informasi yang diperoleh dari rapat ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan anggaran yang lebih matang untuk Tahun Anggaran 2026. Ini yang tentunya akan mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik di PA Bangkalan. Usulan baseline TA 2026 ini diharapkan dapat menunjang kegiatan PA Bangkalan tahun 2026 nantinya.

Kegiatan rapat Kesekretariatan ini juga membahas beberapa hal penting lainnya. Mengikuti rapat ini adalah salah satu wujud komitmen PA Bangkalan dalam menjaga kualitas layanan dan partisipasi aktif dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh PTA Surabaya. Semoga dengan adanya rapat ini, tercipta sinergi yang semakin erat antar pengadilan agama di Jawa Timur, dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik dan profesional. Salah satu pemateri, Sekretaris PTA, Nafi, S.H., M.H., mengungkapkan hal penting dalam prioritas 2026. “Salah satu prioritas 2026 yang akan kita tekankan adalah perbaikan PTSP setiap satuan kerja. Selain itu juga prioritas 2026 adalah instalasi internet,” ujarnya. (wir)