PA BANGKALAN GELAR PUBLIC CAMPAIGN ANTI GRATIFIKASI

DALAM RANGKA HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE-79, PA BANGKALAN MEMBAGIKAN SOUVENIR

 

Bangkalan – Pada Senin (19/08/2024), dalam rangka HUT Mahkamah Agung RI Ke-79, PA Bangkalan turut serta dalam Upaya pencegahan korupsi dengan menggelar kampanye anti gratifikasi dan anti korupsi di PA Bangkalan. Dalam kampanye ini, PA Bangkalan membagikan stiker dan gantungan kunci kepada para pihak berperkara sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi. Kegiatan public campaign pengendalian gratifikasi dilakukan dengan stiker yang bertuliskan “Tolak Gratifikasi, Ciptakan Pribadi Bebas dari Korupsi”.

Kegiatan public campaign merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas PA Bangkalan menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Ketua PA Bangkalan, Ibu Dewiati, S.H., M.H., mengungkapkan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi. “Public campaign ini adalah salah satu upaya kami dalam memberantas korupsi dan gratifikasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam gerakan anti korupsi”, ujar beliau. Para pihak yang menerima stiker dan gantungan kunci tampak antusias dengan public campaign ini.

Masyarakat berharap dengan adanya kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan gratifikasi. “Saya mendukung penuh upaya pengadilan dalam memerangi korupsi. Semoga dengan adanya public campaign ini, masyarakat bisa semakin peduli akan pentingnya integritas”, ujar salah seorang pihak berperkara.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharap masyarakat kabupaten Bangkalan turut mengawal dan mendukung implementasi pembangunan Zona Integritasi di Pengadilan Agama Bangkalan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pelayanan Pengadilan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan bebas dari Pungli dan Gratifikasi. Dengan terlaksananya pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, PA Bangkalan terus melanjutkan program-program kerja yang mengedepankan integritas tinggi. Selain untuk perbaikan pelayanan, diharapkan kegiatan semacam ini bisa memberikan kesadaran pada masyarakat umum tentang budaya kerja yang anti korupsi. (ip)