Pembaruan terakhir: Jumat, 15 Februari 2019
shade

PEMERIKSAAN PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PEMERIKSAAN PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Oleh : Zulkarnain[1]

            Untuk mencari keadilan, para pihak diberi peluang melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tingkat banding, kasasi dan PK kepada Mahkamah Agung. Sebagai peradilan ulangan, Pengadilan tingkat banding memeriksa ulang perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama. Walaupun disebut memeriksa ulang, pemeriksaan perkara banding tidaklah persis sama dengan pemeriksaan pada tingkat pertama. Pengadilan tingkat banding : (i). tidak melakukan proses pemanggilan para pihak, karena pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran mereka, (ii). tidak ada tahap proses jawaban, replik dan duplik, (iii). tidak ada proses penyampaian alat bukti, pemeriksaan ahli, pemeriksaan setempat, (iv). tidak ada proses konklusi.[2]

            Dasar hukum pemeriksaan perkara banding adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 untuk pengadilan Jawa dan Madura, RBg untuk luar Jawa dan Madura. Bila dalam praktek terjadi kekosongan hukum, maka dipergunakan Rv (Reglement of de Rechtsvordering. S.1847-52 jo S.1849-63). Pada umumnya pemeriksaan perkara banding meliputi: (i). tata cara pemeriksaan terhadap perkara yang dicabut, (ii). tata cara pemeriksaan perkara prodeo, (iii). tata cara pemeriksaan formalitas perkara banding, (iv). tata cara pemeriksaan materi perkara. Berikut ini adalah uraian singkat terhadap keempat hal tersebut.


[1] Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

[2] M. Yahya Harahap, S.H, Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal.114.


Selengkapnya KLIK DISINI

Mengurai Kebenaran Di Antara Kebohongan yang Berserakan

Secara umum, di antara hal yang dituntut oleh proses pengadilan adalah pengungkapan fakta, konstruksi atau penentuan kebenaran. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kebohongan yang dilakukan di dalam pengadilan dianggap lebih serius dibandingkan dengan kebohongan yang dilakuan di luar pengadilan. Sumpah adalah kewajiban berkata jujur dan dipakai sebagai mekanisme untuk melibatkan Tuhan dalam suatu perkara tidak hanya sebagai hakim, namun sekaligus sebagai penghukum, menjadikan Tuhan sebagai penjaga keadilan dan eksekutor - manusia sebagai despot dan Tuhan sebagai budaknya

( Jeremy Bentham, 1843: 192 )

“Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya" adalah redaksi dari sumpah seorang saksi yang dipandu oleh Hakim sebelum kesaksiannya diambil dalam persidangan. Upaya melibatkan Tuhan dalam persoalan sekuler adalah bentuk keterbatasan manusia untuk menyingkap sebuah misteri kebenaran, sebuah metode yang jika sekiranya seorang saksi tidak takut oleh ancaman pidana 7 tahun dalam memberikan keterangan yang palsu paling tidak seorang saksi takut kepada Tuhan, dimana kapasitas saksi sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni orang yang mengalami, melihat dan mendengar secara langsung suatu kejadian yang menjadi tindak pidana.

Berikut Unsur-unsur Pasal 242 KUHP, adalah:

  1. Sengaja memberikan keterangan di bawah sumpah yang tidak benar.
  2. Keterangan diberikan secara lisan atau tulisan.
  3. Keterangan yang diberikan itu bertentangan dengan apa yang dilihat, didengar atau dirasakan, serta mendiamkan kalau keterangannya itu sebenarnya palsu

Akan tetapi, untuk menerapkan Pasal 242 ayat (1) KUHP tetap memperhatikan ketentuan Pasal 174 KUHAP :

  1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
  2. Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
  3. Dalam hal yang demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang, serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
  4. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Selengkapnya...

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+

Pencarian